Itjen Kemendagri Lakukan Pengawasan 14 OPD Pemprov Gorontalo

  • Bagikan
itjen kemendagri lakukan pengawasan opd pemprov gorontalo
Itjen Kemendagri lakukan pengawasan terhadap 14 OPD Provinsi Gorontalo/Foto: Kantor Gubernur Gorontalo/Istimewa.

GORONTALO, INDOtayang.COM–Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melakukan pengawasan terhadap 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo.

Pengawasan Itjen Kemendagri RI kepada penyelenggara urusan pemerintahan itu berlangsung selama 12 hari, terhitung mulai tanggal 5 hingga 16 September 2021.

Tim Itjen Kemendagri yang beranggotakan delapan personil diterima oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di Ruang Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Senin (6/9/2021).

Pengendali Mutu Itjen Kemendagri, Rolekson Simatupang menyampaikan, bahwa pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan umum, dan teknis.

Menurut dia, pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

“Pengawasan umum yang kami lakukan meliput urusan pemerintahan, keuangan daerah, organsasi, hukum, dan pembangunan daerah. Sedangkan untuk teknisnya terkait dengan Satpol PP sertaPemdes dan Adminduk,” kata Rolekson.

Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim menginstruksikan OPD yang menjadi objek pengawasan, untuk menyiapkan dan menyampaikan data serta dokumen yang tim Itjen Kemendagri butuhkan.

Meningkatkan akuntabilitas

Idris berharap, pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemprov Gorontalo.

OPD yang menjadi objek pengawasan, yaitu Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BAPPPEDA, Badan Keuangan, BKD, Dinas Kesehatan. Lalu Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi, serta Satpol PP, Linmas dan Damkar.

Untuk lingkup Sekretariat Daerah, akan melakukan pengawasan pada Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Hukum, Biro Organisasi. Kemudian Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, serta Biro Umum.

“Demi kelancaran pemeriksaan. Saya minta pejabat yang bertanggung jawab terhadap program kegiatan di 14 OPD yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dapat menyampaikan data yang akurat,” ujar Idris.(Jack)

Sumber: gorontaloprov.go.id

  • Bagikan