Presiden Joko Widodo Prihatin Mendengar Rakyatnya Banyak Terjerat Pinjol

  • Bagikan
presiden joko widodo prihatin dengar rakyatnya banyak terjerat pinjol (fintect) dan meminta kominfo dan ojk mengambil langkah tegas
Presiden Joko Widodo Prihatin Dengar Rakyatnya Banyak Terjerat Pinjol/Foto: Istimewa

SULAWESI.INDOtayang.COM,– Presiden Jokowi prihatin adanya pinjaman online berbunga tinggi dan menjerat rakyat bawah. Kementerian Kominfo (Kominfo) telah memutus akses terhadap 4.873 konten Pinjaman online (fintect )yang melanggar hukum.

Tak ada kompromi dengan praktek bisnis financial technologi (fintech) yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus menggalang kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan mitra kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.

Untuk secara tegas dan kontinyu membersihkan dunia digital Indonesia dari praktek fintech tidak berizin atau ilegal.

“Sejak 2018 hingga 10 Oktober 2021 telah dilakukan pemutusan akses terhadap 4.873 konten fintech online, yang tersebar di berbagai platform,” ujar Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate dalam  OJK Virtual Innovation Day 2021, yag dihelat secara virtual dari Jakarta, Selasa (12/10/201).

Langkah Tegas Kominfo

Menurut Menkominfo, pemerintah merasa prihatin dan para mitra kerjanya tidak akan memberikan ruang bagi setiap pinjaman online konten fintech yang tidak mematuhi hukum yang berlaku.

“Kita sama-sama punya tugas untuk tak memberikan ruang pada konten-konten ilegal atau konten-konten yang tidak sejalan dengan aturan perundang-perundangan. Agar ruang digital kita menjadi lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan digunakan secara maksimal untuk kemajuan perekonomian kita,” jelasnya.

Kementerian Kominfo prihatin dan mengajak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan masyarakat melakukan langkah antisipatif dalam pengembangan teknologi.

Hal itu termasuk guna mencegah kebocoran data seraya memperkuat firewall yang bisa menangkal serangan siber, dan menyiapkan infrastruktur penomorannya.

“Pemanfaatan infrastruktur digital pada beragam transaksi digital itu dimaksudkan untuk mendukung keuangan digital yang aman,” tandas Menteri Johnny.

Tanggung Jawab Penyelenggara

Merujuk UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta ketentuan pelaksanaannya, Kementerian Kominfo mendapat kewenangan menetapkan kewajiban pendaftaran PSE.

Termasuk yang menyelenggarakan layanan jasa keuangan. Atas dasar otoritas itu Kemenkominfo melakukan langkah pengawasan dan penindakan.

“Ketentuan ini berlaku untuk PSE baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk lingkup publik atau privat.

Baik yang melakukan pemerintah atau institusi negara, maupun oleh institusi nonnegara atau privat yang melakukannya,” jelas Menkominfo.

Himbauan Menkominfo

Menteri Johnny G Plate mencontohkan, Kementerian Kesehatan sebagai PSE Lingkup Publik dalam penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi pun mewajibkan mengajukan pendaftaran ke Kementerian Kominfo.

“Sebagai PSE aplikasi PeduliLindungi, Kementerian Kesehatan, mitra pengembangnya dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Juga mengambil langkah-langkah pelindungan data pribadi dan mencegah terjadinya kebocoran data pribadi,” jelasnya.

Adapun terkait ke ketentuan penyelenggaraan PSE lingkup privat.

Menkominfo menegaskan hal itu diatur secara pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang  Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Dan perubahannya yang merupakan terjemahan dari PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sisten dan Transaksi Elektronik.

‘’Selain terkait pendaftaran PSE, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020.

Itu mewajibkan agar PSE dapat memastikan konten yang dikelola dalam sistem elektroniknya tidak melanggar peraturan perundangan,

Dan memberikan akses sistem elektronik bagi kepentingan penegakan hukum,” kata Menteri Kominfo.

Perkuat Kolaborasi

Mengutip data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Menteri Kominfo menyatakan, sepanjang tahun 2021 saja tercatat ada  888.711.736 ancaman siber di Indonesia, setara dengan 42 ancaman setiap detik.

Sedangkan data dari Universitas Stanford dalam studi tahun 2020 mencatat, 88% kebobolan maupun pelanggaran keamanan siber telah menyebabkan oleh faktor kelalaian manusia atau human error. Namun, kejahatan yang yang sifatnya sengaja juga harus terus kita cermati dan kita hadapi.

“Tantangan lain di ruang elektronik juga terlihat dengan maraknya persebaran berbagai macam konten negatif, termasuk penipuan daring yang sering menjadi permasalahan di dunia pinjaman online fintech,” ujarnya.

“Kami menerima laporan dari pelaku industri fintech tentang berbagai isu, di antaranya terkait tata kelola data, pengembangan industri fintech, termasuk layanan ilegal, dan perlunya edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Menkominfo, FEDK yang gelarannya secara reguler itu adalah platform komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi pemerintah dengan berbagai perusahaan teknologi dari berbagai industri.

Ke depan, menurut Menkominfo, FEDK akan mengundang para pelaku industri digital dari berbagai sektor guna meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan program kerja pemerintah terkait ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Keprihatinan Presiden

Dalam forum OJK Virtual Innovation Day 2021 pula, sehari sebelumnya (11/10/2021), Presiden Joko Widodo prihatin menyoroti  maraknya praktik pinjaman online (pinjol) yang umumnya menjerat masyarakat ekonomi kelas bawah.

Presiden Jokowi mengaku prihatin telah banyak mendengar kabar tentang penipuan dan tingginya bunga yang membebankan pihak pinjol ke peminjamnya.

“Saya mendengar bahwa masyarakat bawah tertipu, terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online dan menekan dengan berbagai cara, agar mengembalikan pinjaman,” tuturnya.

Pinjaman online itu marak seiring berkembangnya inovasi fintech. Bank-bank berbasis penomoran lahir seiring munculnya asuransi berbasis elektronik , dan adanya dukungan berbagai macam e-payment.

Fenomena sharing economy itu makin marak, dari ekonomi berbasis peer to peer hingga bussiness to bussiness. Presiden Jokowi berharap, perkembangan teknologi di sektor finansial ini bisa dapat  terkawal agar tumbuh sehat dan mampu mendorong perekonomian.

“Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia punya potensi besar menjadi raksasa digital setelah Tiongkok dan India.

Dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh pada 2030,” kata Presiden Jokowi.

Maka, untuk membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan, harus kita lakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.

OJK Berkerjasama Dengan Kepolisian

OJK terus melakukan pemantauan, dan banyak perusahaan yang langsung kita tindak dan kita bekukan usahanya.

Kontennya kita bersihkan dari ekosistem digital oleh Kementeran Kominfo, dan pelakunya kita tangkap oleh Kepolisian untuk dibawa ke meja hukum.

Kolaborasi antarkementerian dan lembaga rupanya telah berjalan. Mereka akan terus berpacu dengan modus-modus baru penyalahgunaan fintech (Yan).

Sumber : Indonesia.go.id

 

  • Bagikan