Pemerintah Kota Gorontalo Sosialisasikan Undang undang Cipta Kerja

  • Bagikan
omnibuslaw
Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo sosialisasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster ketenegakerjaan Senin (22/11)/ Foto :Istimewa

GORONTALO, INDOtayang.COM— Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo sosialisasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster ketenegakerjaan. Kegiatan itu berlangsung di Grand Q Hotel, Senin(22/11/2021).

Dalam sambutannya, Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mengatakan, undang-undang cipta kerja merupakan salah satu bentuk ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan visi “Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur”.

Perubahan global yang semakin mendunia

Mendorong Pemerintah Indonesia untuk melahirkan sebuah regulasi yang bertujuan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

“Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (Omnibuslaw) bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja, kelangsungan bekerja, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta kelangsungan berusaha yang berkesinambungan bagi para pelaku usaha,” ujar Marten.

Ia menuturkan, pemerintah melihat sejumlah tantangan dan peluang ketenagakerjaan yang ada saat ini,

Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah, tingginya angka pengangguran, perlunya pembangunan SDM yang berkualitas dan perkembangan ekonomi digital.

Dan tren perkembangan teknologi yang mengubah lanskap bisnis ke depan.

Sehingga memengaruhi peta kebutuhan tenaga kerja dan perubahan pola hubungan kerja yang semakin dinamis.

“Hal lain yang tidak kalah penting adalah, perlunya peningkatan daya saing investasi melalui kemudahan berusaha dan penataan regulasi yang masih tumpang tindih,” kata Marten.

Lanjut Marten, undang-undang cipta kerja bertujuan untuk menyelesaikan tantangan ketenagakerjaan lainnya, seperti bonus demografi. Karena sebagian besar penduduk negara Indonesia berada pada usia produktif atau usia kerja.

“Selain itu, undang-undang cipta kerja juga bertujuan menyederhanakan, mensinkronkan dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja, sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi,” imbuhnya.

Ia berharap, dengan sahnya undang-undang cipta kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang baru bagi para pencari kerja.

“Serta para pengangguran dan akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru,” tutupnya. (Yan)

Sumber : kronologi.id

  • Bagikan